Pemalang |Kembangmekarnews.com – Proyek Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tanahbaya (Perubahan) di Kabupaten Pemalang menjadi perbincangan warga setempat. Pasalnya, pelaksanaan proyek tersebut dinilai minim transparansi dan memunculkan pertanyaan terkait kualitas serta kesesuaian teknis pekerjaan di lapangan.
Pantauan kembangmekarnews.com menunjukkan bahwa papan informasi proyek yang terpasang tidak mencantumkan rincian volume pekerjaan. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik, mengingat proyek tersebut menggunakan anggaran daerah dengan nilai kontrak mencapai Rp398.557.672,84.
Proyek ini berada di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pemalang, dengan Nomor Kontrak 027.3/02.BM.K/PUTR/2025. Pekerjaan dimulai pada 2 Desember 2025 dengan waktu pelaksanaan selama 34 hari kalender dan masa pemeliharaan selama 180 hari. CV Rahayu tercatat sebagai pelaksana kegiatan.
Sejumlah warga mengaku khawatir terhadap mutu hasil pekerjaan, terutama karena tidak adanya informasi teknis yang mudah diakses masyarakat di lokasi proyek. Warga berharap pekerjaan pemeliharaan jalan tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak.
“Kami hanya ingin proyek ini dikerjakan dengan baik dan terbuka. Kalau informasinya jelas, masyarakat juga bisa ikut mengawasi,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pemalang, Joko Tri, saat dikonfirmasi via WhatsApp pada Sabtu, 20 Desember 2025, menyatakan bahwa papan informasi proyek milik Dinas PUPR memiliki standar tersendiri yang berbeda dengan papan proyek desa maupun bantuan provinsi.
“Papan proyek pekerjaan PU punya standar sendiri berbeda dengan papan proyek desa ato papan proyek banprov ke desa, mas. Jenengan lebih jelas tanya ke tim teknis ato pejabat pembuat komitmen” kata Joko tri
Menurutnya, untuk memperoleh penjelasan lebih detail terkait teknis pekerjaan, masyarakat dapat mengonfirmasi langsung kepada tim teknis atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek.
Meski demikian, warga berharap instansi terkait dan pelaksana proyek dapat lebih terbuka dalam menyampaikan informasi, sehingga kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran daerah dapat terus terjaga.
